Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, yaitu maraknya praktik korupsi di birokrasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap korupsi yang telah mengakar tersebut.

Presiden mengungkapkan bahwa korupsi merupakan ancaman utama bagi kemajuan bangsa ini dan tidak boleh diabaikan.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” ucap Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebutkan bahwa di awal tahun 2025, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi potensi korupsi dalam dana APBN sebesar Rp 300 triliun, yang mencakup anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ia menjelaskan.

Prabowo menyoroti pula kebocoran kekayaan nasional yang bisa berujung pada kegagalan negara bila dibiarkan terus-menerus. Pemerintah direncanakan akan menerapkan langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer untuk menjaga kekayaan negara dari keluar negeri.

Ia juga membahas tentang kenyataan distorsi ekonomi yang membuat rakyat tidak sepenuhnya menikmati pertumbuhan ekonomi meskipun ada peningkatan rata-rata 5% dalam tujuh tahun terakhir. Banyak rakyat masih mengalami kelaparan, petani kesulitan menjual hasil panennya, dan akses kesehatan yang belum merata.

Namun demikian, Prabowo tetap memaparkan pencapaian positif, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% di Kuartal II 2025 dan realisasi investasi pada Semester I 2025 yang mencapai Rp 942 triliun, meningkat sebesar 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” tambahnya. (N-7)

—