Prabowo Subianto, Presiden, memberikan peringatan kepada mantan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Mereka yang gagal mengelola perusahaan negara dengan benar akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diadakan di Sentul, Bogor, pada hari Senin (2/2/2026).

Sebelum menyampaikan peringatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah berhasil menyatukan aset-aset BUMN melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuknya. Seperti diketahui, SWF yang digagas oleh Prabowo adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,” tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan keberhasilan SWF adalah bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan BUMN yang sebelumnya terpecah dalam 1.040 perusahaan.

“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ungkapnya.

Karena selama ini aset BUMN dikelola secara terpisah, Prabowo menegaskan bahwa ia akan meminta pertanggungjawaban dari direksi BUMN terdahulu yang tidak dapat mengelola perusahaan negara dengan baik. “Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo.

“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,” tegas Kepala Negara.

—