Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief mendesak agar pemerintah memperketat kriteria seleksi untuk beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Permintaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang mantan penerima beasiswa, DS, yang dinilai kurang mencerminkan semangat kebangsaan dan diduga ada pelanggaran komitmen oleh pasangannya.

“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,” kata Habib di Jakarta, Senin.

Habib menekankan pentingnya integritas dan dedikasi para penerima beasiswa LPDP, terutama mengingat dana yang dipakai adalah uang negara. Dia mengingatkan bahwa setiap dana yang dikeluarkan LPDP membawa tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh penerima.

Lebih lanjut, Habib menganggap insiden ini sebagai sinyal bagi pemerintah untuk memperdalam evaluasi terhadap integritas dan komitmen kebangsaan calon penerima, bukan hanya kemampuan akademik mereka. Dia juga mengingatkan bahwa tujuan utama LPDP adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Habib menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas SDM seharusnya tidak hanya menguntungkan individu namun juga berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dia meminta pemerintah melakukan pendataan ulang seluruh alumni LPDP guna memastikan mereka memenuhi komitmen yang ada. Habib mendukung langkah LPDP yang akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan memberikan sanksi bila ada pelanggaran.

“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” kata Habib.

—