Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara Jawa Barat telah berhasil menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 100 ribu orang.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memberikan dampak positif lainnya dengan adanya fasilitas hunian bagi pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menekankan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat penting. Selain itu, proyek ini didukung oleh investasi yang mencapai lebih dari Rp26 triliun untuk pengembangan budidaya di kawasan pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Guna meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan kebutuhan gizi melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memulai revitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Program revitalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025, dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Tahap awal pengembangan akan menargetkan 20.413,25 hektare tambak yang terletak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat implementasi program revitalisasi tambak Pantura, Nota Kesepakatan telah ditandatangani pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menekankan Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di provinsi tersebut.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, Nota Kesepakatan juga diresmikan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di keempat kabupaten tersebut.
—
