Pemerintah yakin bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2025 sebesar 5,2% akan dapat dicapai. Keyakinan ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Secara khusus, Airlangga menyoroti stabilitas ekonomi nasional, termasuk beberapa indikator makroekonomi, upaya meningkatkan konsumsi akhir tahun, dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Airlangga menyatakan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan tetap menunjukkan surplus dengan cadangan devisa yang berada pada tingkat tinggi. Pertumbuhan kredit nasional juga tetap positif, didukung oleh likuiditas yang kuat, yang diprediksi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian tahun mendatang.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik lewat belanja daring maupun ritel nasional. Selain konsumsi, sektor pariwisata juga terus didorong dengan berbagai acara nasional sepanjang bulan Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Dalam upaya mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengusulkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Menurut Airlangga, kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga diperkuat dengan mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, dan capaian inklusi keuangan nasional juga terus mengalami peningkatan.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—




