Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, untuk ikut serta dalam pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.

Prabowo menyampaikan ajakan ini dalam pidato saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (12/6/2025).

“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional ini, guna menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem melalui pembangunan infrastruktur vital.

“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,” kata dia.

Proyek ini, yang akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur, sudah dicanangkan sejak tahun 1995, dengan estimasi biaya pembangunan sebesar US$ 80 miliar. Tahap awal di Teluk Jakarta diperkirakan akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyatakan bahwa untuk memulai proyek besar ini, akan dibentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, guna mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,” jelas Prabowo.

—